 |
| Bappeko Mojokerto saat menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stake holder jaringan |
LN News Today (Mojokerto) - Tata kelola instalasi jaringan di Kota Mojokerto menjadi atensi serius Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto. Pasalnya, selain masih semrawut, penataan jaringan listrik, gas, air, telekomunikasi dan sanitasi juga belum terintegrasi dengan baik.
Dukungan datang dari Ditjen Migas Kementrian ESDM , yang hadir secara daring pada rapat koordinasi siang tadi, Erikson Alfredo Simanjuntak perwakilan dari ditjen infras migas Kementrian ESDM menyampaikan, turut mendukung visi misi walikota mojokerto dan siap bersinergi dan koordinasi dengan pemerintah kota mojokerto melalui opd teknis terkait jaringan gas.
Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan, hari ini pihaknya mengajak semua stake holder jaringan yang sudah ada di Kota Mojokerto untuk duduk bersama. Hadir secara tatap muka pada rapat koordinasi siang hari ini dari PLN, Perusahaan Gas Negara (PGN), PDAM, PT Telkom, Diskominfo dan Dinas PUPR.
"Mereka kita kumpulkan untuk kita mintai peta jaringannya. Karena diakui atau tidak, selama ini kita buta terkait letak dan posisi jaringan mereka masing-masing," ujarnya dikonfirmasi usai acara rapat koordinasi dengan seluruh stake holder jaringan terkait rencana pembuatan Masterplan Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi, di Kantor Bappeko, Selasa (6/10/2020) siang.
Mantan Kepala BPPKA ini, menyebut pemanggilan semua stake holder jaringan ini bertujuan untuk mengurangi konflik antar pengelola infrastruktur dalam proses pembangunan berkala nantinya. Pasalnya, tahun 2019 lalu, Pemkot Mojokerto banyak menerima aduan dari warga terkait pemasangan jaringan di Kota Mojokerto yang mengancam keselamatan jiwa.
"Warga mengeluhkan tatanan infrastruktur penggalian yang membahayakan para pengguna jalan. Dan saat kita coba mintai pertanggung jawaban ke instansi yang bersangkutan, bukannya malah mendapat solusi tapi malah saling lempar kesalahan antar stake holder," terangnya.
Agung juga menambahkan, pemanggilan para stake holder ini merupakan langkah awal dari Bappeko dalam pematangan konsep pembuatan Masterplan Infrastruktur Terintegrasi tahun 2021.Ia berharap, masterplan ini nantinya dapat mendorong kemampuan Pemkot untuk mengontrol pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan.
"Selain itu, ini untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi di dalam Pemerintah Kota dan Bappeko berfungsi sebagai leading actornya," tegasnya.
Masih kata Agung, penyusunan masterplan ini dapat mendukung program keterbukaan informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijakan. Sebab, ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota terhadap kepastian pembangunan infrastruktur kota Mojokerto.
"Selain itu, ini adalah salah satu syarat wajib dalam pengajuan usulan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi (e.g., Permen PUPR no. 8 tahun 2020. Pasal 1 ayat 15: Readiness Criteria)," pungkasnya.
 |
| Suasana Rapat Koordinasi di Kantor Bappeko Mojokerto |
Terpisah, Fauzul Rizal Sutikno, narasumber untuk Perencanaan wilayah dan kota mengungkapkan hasil konsolidasi bersama seluruh institusi terkait perencanaan infrastruktur jaringan yang di rencanakannya. Ia mengaku, jika sebenarnya semua institusi sudah sangat kooperatif dan kompak.
"Namun yang perlu agak di perdalam lantaran tadi disampaikan dari perwakilan pihak PT.Telkom karena terkait jaringannya berada di Kantor Sidoarjo sehingga belum dapat menyampaikan," jelasnya.
Menurut dia, untuk mengidentifikasi isu permasalahan dilapangan cukup sulit namun jika seluruh institusi dapat kompak dan berkomitmen maka saat pengerjaan Masterplan insfrastruktur terintegrasi dapat berjalan lancar tanpa kendala sedikitpun.
"Kalau dari Bappeko sudah jelas gambaran umum bagaimana infrastruktur jaringan saling tumpang tindih, tadi juga sudah berkomunikasi dengan PUPR mengenai permasalahan yang sedikit isu sudah ketahuan tetapi dalam pengerjaan tetap perlu mengidentifikasi permasalahan dari sisi manager dan operator teknis dibawah. untuk tahu bagaimana mengsinergikan perencanaan infrastruktur Kota Mojokerto," urainya.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto sudah ada dalam bentuk kajian drainase primer, sekunder dan tersier tetapi untuk peta jaringan PDAM belum ada.Nanti akan kelihatan yang tidak sinkronisasi di lapangan
"Yang sedikit menantang yaitu management masing-masing institusi pengelola infrastruktur seperti itu," pungkasnya. Dan diakhir rapat koordinasi seluruh yang hadir berkomitmen untuk memberikan keterbukaan data dan informasi jaringan dengan menandatangani Berita Acara Rapat.*(Dew/ning).
