 |
| Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto, KH Muhammad Rofi Ismail |
LN News Today (Mojokerto) - Pasca proses pungut dan hitung suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020, sejumlah tokoh agama memberikan ucapan terima kasih kepada Polri dan TNI yang telah menjaga dan mengawal pesta demokrasi sehingga dapat berjalan aman, damai, sejuk dan Sehat.
Terkait tindakan tegas dalam penegakan hukum yang dilakukan Polri dan TNI terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan, mengundang respon dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama, cendekia, tokoh masyarakat di Kota Mojokerto.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto, KH Muhammad Rofi Ismail mengapresiasi upaya Polri dan TNI telah menindak tegas kepada siapapun dan kelompok manapun, yang telah membuat gangguan dan kerusuhan di Indonesia.
“Adanya kasus-kasus akhir-akhir ini maraknya berita hoax ajakan melakukan kekerasan ini jangan sampai diikuti karena semuanya itu kebanyakan adalah dari informasi yang tidak benar dari orang-orang yang senantiasa membuat kekisruhan atau kekacauan,” ujarnya.
“Jadi saya himbau tetap menjaga ketenangan ketentraman di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam”. Imbaunya.
Majelis Ulama tetap pada prinsipnya, yaitu sebagai sodiqul umah atau mitra pemerintah (TNI-POLRI), Wak Imah yaitu ruhiyah dan menjaga rakyat ini prinsip pokok dari Majelis Ulama.
“Melalui Kebersamaan Keutuhan NKRI harus kita jaga, jika ada kelompok yang mengganggu kedamaian dan keamanan Negara, harus ditindak tegas. Apalagi saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi Covid-19. Saya dukung Polri dan TNI memberikan tindakan tegas dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Sikap tegas itu akan dipertahankan untuk kasus-kasus lain yang dilaporkan masyarakat. “Sebab ada konsekuensi besar bila Kepolisian tak bertindak tegas. Yaitu orang bisa berbuat sesukanya, misalnya mengerahkan massa, dan mengabaikan hukum. Itu tentu melanggar sendi-sendi bangsa ini,” tuturnya.
Terkait HRS yang sekarang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk menyerahkan semua proses sampai dengan ke penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang benar kami dari akademi keperawatan Kota Bogor.
“Kami dari Kota Mojokerto mendukung seluruh apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,“ ungkap Direktur Akper Mojokerto, Ambar Asnaningsih.
Secara umum kepolisian telah merespon maraknya kasus yang menyangkut kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta yang mengancam kebinekaan dan kemajemukan. Dengan langkah itu, masyarakat akan semakin yakin dengan penegakan hukum.
Dari tokoh masyarakat menyampaikan, dalam penyidikan terkait dengan keamanan yang berhubungan dengan FPI kami sangat setuju dan kita serahkan semua kepada penegak hukum yang ada di Indonesia, karena kami sudah merasa dengan adanya penegak hukum negara kita sudah aman.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto jangan terprofokasi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab serahkan semua ini kepada penegak hukum kalau kita ingin hidup aman tentram dan kita bisa menjaga situasi keluarga dengan aman,“ harapnya. (Ning/Jne).
