Mojokerto Raya Terapkan PPKM, Petugas Akan Lakukan Pengawasan dan Penindakan - Line News Today

Minggu, 17 Januari 2021

Mojokerto Raya Terapkan PPKM, Petugas Akan Lakukan Pengawasan dan Penindakan

Grafis Sumber Pemprov Jatim

LN News Today(Mojokerto) - Zona merah meluas, Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa menambah empat kabupaten/kota terapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Empat daerah tersebut yakni Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. 

Bersama tiga daerah lainnya, Kabupaten Mojokerto menyusul 11 kabupaten/kota di Jawa Timur menerapkan PPKM. Ini lantaran sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. 

Dari parameter yang ada, Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi keempat unsur yang ada. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional.

Dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen. Penerapan PPKM nantinya, akan dimulai pada tanggal 15 Januari sampai 28 Januari 2021.

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Didik Khusnul Yakin mengatakan, PPKM didasari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang sudah direvisi pada, Rabu (13/1/2021) 

"Kabupaten Mojokerto masuk dalam wilayah PPKM, semula tidak masuk karena masuk wilayah PPKM tentu saja kegiatan ini mengikuti apa yang ada di dalam Inmendagri maupun Keputusan Gubernur Jawa Timur," ungkapnya, Jumat (15/1/2021). 

Plt Sekdakab Mojokerto, Didik Khusnul Yakin

Antara lain, Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen. Jam operasional pasar dibatasi yakni mulai pukul 03.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, sementara wisata dan restoran karena mengikuti zona mewah maka kapasitasnya 25 persen. 

"Untuk sektoral esensial seperti kontruksi tetap 100 persen tapi protokol kesehatan yang ketat. Kalau pendidikan tetap masih daring, untuk penutupan jalan tidak karena ini sifatnya kan pembatasan. Hajatan masih boleh tapi kapasitas dan protokol kesehatan diperketat," jelasnya. 

Terkait hal tersebut, lanjut Didik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan pengawasan. Karena sudah masuk instruksi maka pelanggar akan diberikan sanksi.*(Ning).

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda