Normalisasi Kendaraan Bermotor, 102 Kendaraan Over Dimensi Dipotong BPTD Wilayah XI Jawa Timur - Line News Today

Rabu, 17 Maret 2021

Normalisasi Kendaraan Bermotor, 102 Kendaraan Over Dimensi Dipotong BPTD Wilayah XI Jawa Timur

Dirjend Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol Drs Budi Setiyadi, SH, MSi saat simbolis pemotongan kendaraan over dimensi. 


LN News Today(Gresik)
- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur menggelar Normalisasi Kendaraan Bermotor dalam rangka Zero Odol (Over Dimensi dan Overload) 2021 di Wilayah Jawa Timur di PT Sumber Karya Abadi (SKA) Jalan Raya Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Rabu (17/3/2021). Secara simbolis dua kendaraan over dimensi dilakukan pemotongan. 

Dalam sambutannya, Kepala BPTD Wilayah XI , Toni Agus Setiono mengatakan, Normalisasi Kendaraan Bermotor tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Zero Odol yang ditargetkan tahun 2023. Tujuannya untuk memberikan sosialiasi kepada perusahaan dan masyarakat terkait  Normalisasi Kendaraan Bermotor dalam rangka Zero Odol 2021.

"Normalisasi dilakukan dengan melakukan pemotongan secara simbolis 2 unit kendaraan dari 150 unit kendaraan yang akan dilakukan normalisasi dari bulan Januari-Juli 2020. Manfaatnya memberikan jaminan keselamatan bagi pengemudi dan pengguna jalan sehingga bisa meminimalisir angka kecelakaan dan mengurangi anggaran terkait perawatan jalan," ungkapnya. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol Drs Budi Setiyadi, SH, MSi mengatakan, ada sebanyak 150 kendaraan truk berbagai jenis di Jawa Timur yang akan dilakukan pemotongan. "Beberapa waktu lalu, saya juga memotong di Jambi, Riau, Banten dan sekarang di Jawa Timur. Terima kasih kepada semua pihak," katanya. 


Masih kata Dirjen, kegiatan tersebut menjadi langkah tindak lanjut komitmen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kapolri terkait masalah normalisasi kendaraan over loading dan over dimensi. Pihaknya saat ini dalam rangka menyelesaikan masalah odol sampai dengan tahun 2023, berbagai upaya telah dilakukan.

"Penangganan ini harus kerja sama dengan semua pihak, baik kepolisian, Dinas Perhubungan, Askarindo, Organda dan juga kepada operatornya. Termasuk kepada pemilik logistiknya. Bukan hanya kita saja. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan keselamatan jalan dengan pembangunan jalan tol yang masif di Indonesia yang menimbulkan kecelakaan model baru," jelasnya. 

Kecelakaan model baru tersebut, jelas Dirjen, yakni tabrak belakang. Menurutnya kendaraan yang over loading dan over dimensi cenderung kecepatannya tidak maksimal dan kecepatan kendaraan kecil cukup tinggi sehingga banyak kecelakaan disebabkan karena perbedaan kecepatan. Kecepatan truk lambat, sementara kecepatan mobil kecil tinggi. 

"Sehingga banyak tabrak belakang. Pasti jika kecelakaan seperti itu, tingkat fatalitas tinggi. Korban meninggal bisa terjadi. Menteri PUPR menyampaikan mendukung sekali over loading, over dimensi ditangani karena memang dari sisi anggaran, PUPR menyampaikan anggaran Rp43 triliun anggaran pemerintah untuk memperbaiki kerusakan jalan karena kendaraan truk seperti ini," urainya. 

Sehingga, tegas Dirjen, sudah saatnya pemerintah dan semua pihak untuk menanggani masalah over loading dan over dimensi untuk meningkatkan efek keselamatan dan mengamankan anggaran negara yang cukup besar. Sehingga anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan jalan di beberapa provinsi yang mungkin kurang pembangunan jalannya. 


"Yang kita lakukan ini formalitas, dalam arti ini ajakan, kampanye sehingga harapannya kepada semua pihak yang membantu. Kepolisian, Dinas Perhubungan Kabupaten/kota, para pengusaha menjalankan sama-sama tapi yang paling besar menurut saya peran para pengusaha. Baik pengusaha kendaraan, pengusaha pemilik barangnya untuk mulai sadar jika ini kebutuhan bersama," tuturnya. 

Dirjen menambahkan, jika para pengusaha cepat dengan regulasi Kementerian Perhubungan maka zero odol 2023 akan tercapai. Menurutnya, meski saat ini masih kampanye zero odol 2021, sanksi tetap dilakukan yakni berupa tilang. Hasil evaluasi, dalam Undang-undang 20 denda maksimal Rp500 ribu, namun saat diputus di pengadilan rata-rata Rp200 ribu. 

"Jika denda Rp200 ribu, sedangkan muatannya lebih dari 100 persen maka keuntungannya besar. Sehingga digunakan pola kedua yakni transfer muatan, karena akhirnya para pengusaha juga kena hukuman untuk memindahkan barang itu ke kendaraan lain. Kena biaya lagi, nah biaya itu dikenakan kepada para pengusaha baik pemilik kendaraan atau pemilik barangnya," tuturnya 

Punishment yang paling berat yang saat ini dijalankan yakni penegakan hukum dalam pidana di bidang lalu-lintas Pasal 27 Undang-undang 22 dengan ancaman 1 tahun penjara atau denda Rp25 juta. Saat ini, kepolisian, Dinas Perhubungan maupun BPTD di setiap provinsi sedang menegakkan Pasal 27 Undang-undang 22.

"Rata-rata sudah terjadi di Padang, Banten, Pekan Baru, Semarang, Lampung, Jakarta mungkin juga di Surabaya akan dilakukan juga. Itu dendanya sampai Rp15 juta setiap kendaraan, bisa dikenakan kepada pengusahanya atau karoseri karena karoseri kan turut serta. Namun jika pengusaha mengikuti aturan dan minta waktu, akan kita kasih waktu," tegasnya. 

Sementara itu, Direktur PT SKA, Agustin Fitasari mengatakan, secara pribadi PT SKA mendukung program pemerintah tersebut karena banyak aspek. "Aspek keamanan, pasti aman. Dengan pidana karoseri juga kena, berarti dimensi mengaku standar maka kita lebih aman. Yang kedua, kebutuhan pengusaha. Misal satu unit dengan dimensi over, cukup satu unit," terangnya. 

Dengan pembatasan tersebut maka pengusaha butuh dua unit sehingga perusahaan karoseri juga akan diuntungkan. PT SKA akan mendukung program pemerintah terkait zero odol 2023. Agustin menambahkan, PT SKA hingga saat ini rata-rata dalam setiap bulan ada 11 unit kendaraan minta dipotong atas kesadaran sendiri.*(Ning). 

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda