Satreskrim Polres Mojokerto, Ungkap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Antigen di Puskesmas Pungging - Line News Today

Jumat, 23 April 2021

Satreskrim Polres Mojokerto, Ungkap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Antigen di Puskesmas Pungging

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander merilis kasus pemalsuan surat keterangan rapid antigen


LN News Today(Mojokerto)
- Polres Mojokerto mengungkap kasus pemalsuan surat keterangan rapid antigen di UPT Puskesmas Pungging. Bagus Dwi Wahyu Ramadhan (26) warga Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditetapkan menjadi tersangka, honorer di bagian loket penerima terancam dipecat.

"Dari informasi masyarakat yang beredar surat keterangan bebas Covid-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai standar prosedur. Surat diberikan namun pengetesan secara fisik tidak dilakukan," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander, Jumat (23/4/2021). 

Dari hasil penyelidikan Satreskrim bekerja sama dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto berhasil mengamankam tersangka bersama sejumlah barang bukti. Yakni satu set komputer merk Acer, satu buah printer merk Epson, satu buah HP merk Samsung type A20 milik tersangka, satu buah HP merk Samsung type J20 milik saksi.

"Satu buah stempel Puskesmas Pungging dan bak stempel serta 10 lembar surat keterangan antigen Covid-19. Tersangka merupakan pegawai honorer di Puskesmas Pungging di bagian loket penerimaan sejak tahun 2019 lalu. Kasus tersebut bermula saat saksi Samsul Huda alias Sulton mendatangi UPT Puskesmas Pungging pada, 25 Januari 2021 lalu," katanya. 

Saksi Sulton hendak ke Makassar, namun UPT Puskesmas Pungging tidak bisa mengeluarkan surat keterangan bebas Covid-19 tapi tidak diberikan. Pasalnya, puskesmas tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan bebas Covid-19. Tersangka menawarkan akan membuatkan surat kerangan bebas Covid-19 dengan biaya sebesar Rp150 ribu. 


"Dan deal dibuat satu buat surat sehat bebas Covid-19. Tanggal 25 Januari 2021, Sulton berangkat ke Sulawesi Selatan dan berhasil tidak ada komplain di bandara. Karena berhasil, sehingga tanggal 13 April lalu Sulton kembali menghubungi tersangka untuk meminta jasa dibuat surat bebas Covid-19 untuk anaknya," ujarnya. 

Anak saksi hendak mendaftarkan masuk tim sepak bola Bhayangkara Solo FC di Sidoarjo. Saksi kemudian merekrut sebanyak 10 anak dan menghubungi tersangka untuk membuat surat bebas Covid-19 dengan deal harga Rp125 per surat. Surat tersebut kemudian dibuatkan tersangka dengan menggunakan peralatan UPT Puskesmas Pungging. 

"Peralatan menggunakan alat di Puskesmas Pungging dan tanda tangan palsu dari Kepala UPT Puskesmas Pungging, dr Agus Dwi Cahyono dan Dokter Fungsional UPT Puskesmas Pungging, dr Heny Najawanti sesuai keterangan tersangka dan saksi adalah palsu. Tersangka memalsukan tanda tangan tersebut," ulasnya. 

Kapolres menjelaskan, tersangka melakukan aksi tersebut sendiri dan memanfaatkan waktu sore hari saat tidak ada karyawan di UPT Puskesmas Pungging. Sehingga tersangka bisa membuat surat keterangan bebas Covid-19. Secara kasat mata, surat tersebut resmi karena ada logo pemerintahan yakni Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pungging.

"Namun surat tersebut palsu karena tanda tangan dipalsukan. Kasus ini masih dalam proses pendalaman, apakah saksi Sulton mencari jalan keluar tanda tes atau yang bersangkutan memberikan keleluasaan kepada tersangka? Ini masih pendalaman. Tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dengan ancaman 5 sampai 10 tahun penjara," jelasnya. 

Tersangka Bagus Dwi Wahyu Ramadhan (26) mengaku, baru dua kali melakukan aksi tersebut. "Sebenarnya ingin membantu pak Sultan dan mencari uang untuk tambahan biaya nikah. Surat sudah ada, saya ketik ulang. Bagian hasil diganti. Honorer sejak tahun 2019," tegasnya sembari menyesal. 

Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Mojokerto, Didik Chusnul Yakin menambahkan, surat bebas Covid-19 yang punya kewenangan untuk mengeluarkan adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). "Karena di Labkesda, tes dan sarana serta prasarana lengkap. Puskesmas tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan," tambahnya. 

Masih kata Didik, kasus pemalsuan surat keterangan antigen tersebut sudah masuk ke proses hukum. Pihaknya memastikan jika tersangka terancam dipecat karena sesuai di surat kontrak tenaga honorer jika yang bersangkutan melanggar hukum pasti dipecat. *(Ning) .

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda